Undang-undang PPATK

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

(Unduh)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011

tentang "Transfer Dana"

(Unduh)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011

tentang "Otoritas Jasa Keuangan"

(Unduh)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010

tentang "Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang"

(Unduh)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009

tentang "Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Tindak Pidana Transnasional yang terorganisasi

(Unduh)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008

tentang "Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana"

(Unduh)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006

tentang "Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003"

(Unduh)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006

tentang "Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana"

(Unduh)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004

tentang "Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia"

(Unduh)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003

tentang "Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang"

(Unduh)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002

tentang "Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme"

(Unduh)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001

tentang "Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"

(Unduh)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001

tentang "Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Indoensia dengan Pemerintah Hong Kong untuk penyerahan Pelanggar Hukum yang melarikan diri"

(Unduh)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000

tentang "Pengesahan Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan untuk Anak"

(Unduh)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999

tentang "Kehutanan"

(Unduh)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

tentang "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"

(Unduh)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999

tentang "Perlindungan Konsumen"

(Unduh)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999

tentang "Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat"

(Unduh)

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003

tentang "Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang"

(Unduh)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003

tentang "Tata Cara Perlindungan Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme"

(Unduh)

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012

tentang Organisasi dan Tata Kerja PPATK

(Unduh)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012

tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang

(Unduh)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2011

tentang "Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan"

(Unduh)

Keputusan Presiden

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011

tentang "Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Asia Pasific Group on Money Laundering"

(Unduh)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011

tentang "Penetapan keanggotaan Indonesia pada Egmont Group"

(Unduh)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004

tentang "Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang"

(Unduh)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2003

tentang "Susunan dan Organisasi Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan"

(Unduh)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2003

tentang "Perubahan kedua atas Keputusan Presiden nomor 177 tahun 1999 tentang Komite Kebijakan Sektor Keuangan"

(Unduh)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

tentang "Pembentukan Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Indonesia"

(Unduh)

Per/Kep Kepala PPATK

Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-21/1.02/PPATK/11/2013

tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai Bagi PJK

(Surat Edaran Nomor SE -01/1.02/PPATK/02/14 tentang Contoh Penggunaan Pendekatan Pelaku dan Pendekatan Rekening Dalam Pelaksanaan Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai)

(Unduh)

Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-12/1.01/PPATK/06/13

tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri Bagi Penyedia Jasa Keuangan
(Lampiran I)
(Lampiran II)
(Lampiran III)

(Unduh)

Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-11/1.02/PPATK/06/13

tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan

(Unduh)

Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-08/1.02/PPATK/05/13

tentang Permintaan Informasi Ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

(Unduh)

Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-09/1.02.2/PPATK/09/12

tentang "Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan"
(Unduh)
(Lampiran 1)
(Lampiran 2)
(Lampiran 3)
(Lampiran 4)

Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-10/1.02.2/PPATK/09/12

tentang "Tata Cara Pelaksanaan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus"

(Unduh)

Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-11/1.02/PPATK/09/12

tentang "Transaksi Keuangan Tunai Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pelaporan"

(Unduh)

Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-2/1.02/PPATK/02/14

tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu
(Surat Edaran Kepala PPATK No. SE-02/1.02/PPATK/03/14 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu)

(Unduh)

Peraturan Kepala PPATK Nomor: Per-13A/1.01/PPATK/10/12

Tentang Perubahan Aras Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per 02/1.01/PPATK/10 Tentang Rencana Strategis Pusat  Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2010-2014

(Unduh)

Peraturan Kepala PPATK Nomor Per-07/1.01/PPATK/08/12

tentang Organisasi dan Tata Kerja PPATK

(Unduh)

Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-03/1.02.1/PPATK/03/2012

tentang "Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi di Bidang Perbankan, Pasar Modal dan Asuransi"

(Unduh)

(Lampiran)

Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-14/1.02.1/PPATK/10/2011

tentang "Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Pergadaian"

(Unduh)

Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-12/1.02.1/PPATK/09/2011

tentang Tata Cara Pelaporan Transaksi Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya

(Unduh)

Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-10/1.02.1/PPATK/09/2011

tentang "Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya"

(Unduh)

Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-11/1.02.1/PPATK/09/2011

tentang "Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyelenggara Pos"

(Unduh)

Peraturan Kepala PPATK Nomor:PER-07/1.02/PPATK/12/10

tentang "Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan"

(Unduh)

Peraturan Kepala PPATK Nomor:PER-01/1.02/PPATK/01/10

tentang "Keterbukaan Informasi Publik"

(Unduh)

Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-5/1.01/PPATK/04/09

tentang "Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran"
(Unduh)

(Lampiran)

Keputusan Kepala PPATK Nomor:KEP-47/1.02/PPATK/06/2008

tentang "Pedoman Identifikasi Produk, Nasabah, Usaha dan Negara yang beresiko tinggi bagi Penyedia Jasa Keuangan "
(unduh)
(lampiran)

Keputusan Kepala PPATK Nomor:KEP-13/1.02.2/PPATK/02/08

tentang "Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme Bagi Penyedia Jasa Keuangan"

(Unduh)

Keputusan Kepala PPATK Nomor:KEP-1/1.01/PPATK/01/08

tentang "Pedoman Good Governance Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan"

(Unduh)

Keputusan Kepala PPATK Nomor:3/1/KEP.PPATK/2004

tentang "Pedoman Laporan Transksi Tunai dan Tata Cara Pelaporannya bagi Penyedia Jasa Keuangan"

(Unduh)

Keputusan Kepala PPATK Nomor:3/9/KEP.PPATK/2004

tentang "Transaksi Keuangan Tunai yang Dikecualikan dari Kewajiban Pelaporan"

(Unduh)

Keputusan Kepala PPATK Nomor:KEP-2/5/KEP.PPATK/2003

tentang "Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan mencurigakan bagi Pedagang Valuta Asing dan Usaha Jasa Pengiriman Uang"

(Unduh)

Keputusan Kepala PPATK Nomor:2/4/KEP.PPATK/2003

tentang "Pedoman Identifikasi Transaksi keuangan mencurigakan Bagi Penyedia Jasa keuangan"

(Unduh)

Keputusan Kepala PPATK Nomor:2/1/KEP.PPATK/2003

tentang "Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi penyedia Jasa Keuangan"

(Unduh)

Peraturan Lain

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2013

tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain"

(Unduh)

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2013

tentang Petunjuk Penanganan Perkara: Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

(Unduh)

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 12/20/PBI/2010

 tentang "Penerapan Program Anti Pencucian uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah"

(Unduh)

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/28/PBI/2009

tentang "Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum"

(Unduh)

Surat Keputusan bersama Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Gubernur Bank Indonesia

No. KEP-902/A/J.A/12/2004
No.POL : SKep/924/XII/2004
No. 6/91/KEP.GBI/2004
tentang "Kerjasama Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perbankan"

(Unduh)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: 17 Tahun 2005

tentang "Tatacara Pemberian Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang"

(Unduh)

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/1/PBI/2004

tentang "Pedagang Valuta Asing"

(Unduh)

Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: V.D.10

tentang "Prinsip Mengenal Nasabah"
Peraturan Ketua Bapepam
Lampiran
Lampiran2

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/KMK.06/2003

tentang "Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank"
Keputusan Menteri Keuangan
Lampiran

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

(Unduh)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/3/PBI/2012 tentang Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank

(Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/ 38 /DASP tentang Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank)

(Unduh)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 23 /PBI/2012 tentang Transfer Dana

(Unduh)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/ 20 /PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

(Unduh)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.06/2013 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Balai Lelang

(Unduh)

 

 Standar Internasional

40 Rekomendasi dan 9 Rekomendasi Khusus Financial Action Task Force (FATF) on Anti Money Laundering and Counter Terrorist Financing.
(40 dan 9 Rekomendasi FATF)

---

THE FATF RECOMMENDATIONS: INTERNATIONAL STANDARDS ON COMBATING MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING OF TERRORISM & PROLIFERATION
Pada pelaksanaan FATF Plenary Meeting bulan Februari 2012, terdapat revisi terhadap 40+9 Recommendation yang disederhanakan menjadi 40 Recommendation yang di dalamnya telah terdapat pula tambahan rekomendasi mengenai proliferation financing.
Rekomendasi FATF secara garis besar mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Koordinasi dan Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Anti Pendanaan Terorisme.
2. Pencucian uang dan penyitaan
3. Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi
4. Langkah-langkah preventif
5. Transparansi dan kepemilikan manfaat atas legal persons dan legal arrangements
6. Wewenang dan tanggungjawab dari otoritas yang kompeten dan langkah-langkah institusional.
7. Kerjasama internasional

(New FATF Recommendations.pdf)

Info 21.53